Kenali Lebih Dekat

Banyak kegagalan organisaasi karena ketidak efektifan factor kepemimpinan

Pemimpin yang baik akan membawa kepada rahmat Tuhan semesta alam, Segala sesuatu yang terjadi akan membawa kebaikan bagi mereka yang dipimpin oleh orang baik (Negeri Cita-Citaku)

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla, Jend. TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, SH, 
Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U.  Letnan Jenderal (Purn) 
Prabowo Subianto Djojohadikusumo, Ir. H. Joko Widodo

Who they are?

Drs. H. Muhammad Jusuf Kalla

Jusuf Kalla atau JK lahir di Watampone,  sosok kepemimpinan yang tegas dan cepat dalam mengambil keputusan, Tokoh yang berpenampilan bersahaja dan berjiwa kebangsaan ini seorang negarawan yang meletakkan kepentingan negara dan bangsanya di atas kepentingan lainnya. JK lahir d Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan pada tanggal 15 Mei 1942 sebagai anak ke-2 dari 17 bersaudara^, dari pasangan Haji Kalla dan Athirah, pengusaha keturunan Bugis yang memiliki bendera usaha Kalla Group Bisnis keluarga Kalla tersebut meliputi beberapa kelompok perusahaan di berbagai bidang industri . Awal nama Kalla dikenal pada tahun 1968, saat dirinya menjadi CEO NV Hadji Kalla. Di bawah kepemimpinan Kalla, perusahaan NV Hadji Kalla berkembang kian pesat. Dari semula hanya sekedar bisnis ekspor-impor menjadi meluas ke bidang perhotelan, konstruksi penjualan kendaraan, kelapa sawit, perkapalan, real estate, transportasi, peternakan udang, dan telekomunikasi. 

JK menghabiskan masa kecilnya di kota Watampone. JK menjalani masa sekolah di Sekolah Islam Datumuseng Makassar dan melanjutkannya di SMA Negeri 3 Makassar. Saat menjadi siswa, JK aktif di organisasi Pemuda Pelajar Islam (PII) dan menjabat sebagai ketua Pelajar Islam Indonesia (PII) Cabang Sulawesi Selatan 1960 - 1964,  Tahun 1967: JK selesai menempuh pendidikan di FE Unhas dan memperoleh gelar Dokturandus, dengan pernah menjabat menjadi Ketua  HMI Cabang Makassar tahun 1965-1966, Ketua Dewan Mahasiswa Universitas Hasanuddin (UNHAS) 1965-1966, serta Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) tahun 1967-1969. 1992: JK menjadi Ketua Ikatan Keluarga Alumni Universitas Hasanuddin (Ika Unhas) Makassar. Jabatan ini masih didudukinya sampai sekarang, Setelah lulus JK bekerja membantu ayahnya di NV Hadji Kalla Trading Company sebagai karyawan kemudian naik menjadi manajer

Di Makassar, Jusuf Kalla dikenal akrab disapa oleh masyarakat dengan panggilan Daeng Ucu. Di kalangan ulama dan pemuka masyarakat, nama Jusuf Kalla dikenal sebagai Mustasyar Nahdhatul Ulama Wilayah Sulawesi Selatan, melanjutkan tugas-tugas dan tanggung jawab ayahnya, Hadji Kalla, yang sepanjang hidupnya menjadi bendahara NU Sulsel juga menjadi bendahara Masjid Raya, Masjid Besar yang bersejarah di Makassar. Ketika akan Jusuf kalla menyelesaikan pendidikan pada Fakultas Ekonomi, Universitas Hasanuddin Makassar. Tahun 1977 JK mengikuti sekolah bisnis di The European Institute of Business Administration Fountainebleu, Prancis, guna meningkatkan keilmuannya di bidang bisnis. Prancis (1977).

Tahun 1965 sesaat setelah pembentukan Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar), M. Jusuf Kalla terpilih menjadi Ketua Pemuda Sekber Golkar Sulawesi Selatan dan Tenggara (1965-1968). Kemudian, terpilih menjadi Anggoa DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1965-1968 mewakili Sekber Golkar. Pada Musyawarah Nasional (Munas) Golkar di Bali, bulan Desember 2004 ia terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar Periode 2004-2009. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Anggota Dewan Penasihat DPP Golkar, dan menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Utusan Golkar (1982-1987), serta Anggota MPR-RI Utusan Daerah (1997-1999).

Sebelum terjun ke politik, Jusuf Kalla pernah menjabat sebagai Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Sulawesi Selatan. Pada era pemerintahan Abdurrahman Wahid (Presiden RI yang ke-4), M. Jusuf Kalla dipercayakan selama kurang dari setahun (1999-2000) sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI merangkap Kepala Bulog  tetapi diberhentikan dengan tuduhan terlibat KKN.  Pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri (2001-2004 Jusuf Kalla kembali diangkat untuk menduduki jabatan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat  namun Jusuf Kalla kemudian mengundurkan diri sebagai menteri karena maju sebagai calon wakil presiden, mendampingi calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada tahun 1988 JK menjadi Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) melalui Partai Golkar. JK setia dengan Partai Golkar, dari kader muda hingga menjadi Ketua pada periode 2004-2009. Pada 10 Januari 2007.

Pada tahun 2004-2009 JK menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia mendampingi Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono. JK kemudian dikenang sebagai Wapres yang proaktif dalam pengambilan kebijakan negara, bukan hanya ban serep sebagaimana Wapres-Wapres sebelumnya. Pada 2009-sekarang JK menjadi Ketua Palang Merah Indonesia (PMI). JK berusaha menjadikan PMI mandiri secara finansial dan proaktif dalam penanggulangan bencana.

Contoh kepemimpinan JK;

M. Jusuf Kalla telah meletakkan kerangka perdamaian di daerah konflik Poso, Sulawesi Tengah, dan Ambon, Maluku. Lewat pertemuan Malino I dan Malino II dan berhasil meredakan dan menyelesaian konflik di antara komunitas Kristen dan Muslim. Kunjungan kerjanya sebagai Menko Kesra ke Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) pada awal tahun 2004 memberinya inspirasi untuk menerapkan pengalaman penyelesaian konflik Ambon-Poso di NAD. Upaya penyelesaian Aceh di dalami dan dilanjutkan penanganannya saat setelah dilantik menjadi Wakil Presiden RI. Akhirnya, kesepakatan perdamaian untuk NAD antara Pemerintah dan tokoh-tokoh Gerakan Aceh Merdeka (GAM) berhasil ditandatangani di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005

Jusuf Kalla mendapat beberapa gelar kehormatan Doktor Honoris Causa (HC) diantaranya Doktor HC dari Universiti Malaya Malaysia di bidang ekonomi 21 Juli 2007, Doktor HC dibidang perdamaian dari Soka University Jepang pada 2 Februari 2009, Doktor HC dibidang Pendidikan Kewirausahaan dari Universitas Pendidikan Indonesia pada 17 Maret 2011, Doktor HC dibidang ekonomi politik dari Universitas Hasanuddin Makasar pada 10 September 2011, Doktor HC dibidang perdamaian dari Universitas Syah Kuala Aceh pada 12 September 2011, Doktor HC dibidang pemikiran ekonomi dan bisnis dari Universitas Brawijaya Malang pada 8 Oktober 2011, dan Doktor HC dibidang kepemimpinan dari Universitas Indonesia pada 9 Februari 2013.

Jend. TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, SH

          Jend. TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, SH yang lahir di Yogyakarta pada 4 April 1947 dari pasangan RS Wirowijoto dengan istrinya yang bernama Suwarsijah. Wiranto merpupakan Putra keenam dari sembilan bersaudara, dibesarkan dilingkungan keluarga yang bersahaja dan cenderung pas-pasan. Ayah Wiranto berkerja sebagai Kepala Sekolah Dasar sedangkan ibunya adalah seorang ibu rumah tangga.

Saat Wiranto berusia satu bulan, dia dibawa orang tuanya pindah ke Surakarta karena terjadi agresi Belanda yang menyerang kota Yogyakarta. Di Surakarta, Wiranto menyelesaikan sekolahnya hingga dia lulus dari Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Surakarta.  Setamat SMA, Wiranto melanjutkan studinya dengan masuk ke Akademi Militer Nasional dan lulus pada tahun 1968.

Karier sebagai perwira Tentara Nasional Indonesia Angakatan Darat (TNI AD) dari Korps Kecabangan Infantri pada akhir 1968 selepas dilantik dari Akademi Militer Nasional (AMN) Magelang yang merupakan sentra penggodokan para taruna, Wiranto yang kala itu menyandang pangkat letnan dua mengikuti berbagai pendidikan, latihan, dan kursus yang bersifat pengembangan umum maupun spesialisasi, antara lain, Sussarcab Infantri (1969), Suslapa Infantri (1976), dan Sekolah Staff dan Komando (Sesko) TNI AD (1984) serta Lemhanas (1995), dengan prestasi sangat memuaskan sebagai Siswa Terbaik. Dalam pendidikan pengembangan spesialisasi, dia mengikuti Sussar Para (1968), Susjur Dasar Perwira Intelijen (1972), dan Suspa Binsatlat (1977). Kegiatan dilingkungan pendidikan kemiliteran digelutinya pada saat menjabat Karoteknik Ditbang Pussenif (1983) dan Kadep Milnik Pussenitf (1984). Selanjutnya, Wiranto berkecimpung di lingkungan Baret Hijau Kostrad. Diawali pada 1985 sebagai Kasbrigif-9 Kostrad, kemudian dia diangkat menjadi Waasops Kas Kostrad pada 1987 dan Asops Kasdivif-2 Kostrad pada 1988.

Nama Wiranto mulai menarik perhatian publik saat dia dipercaya untuk menjadi ajudan Presiden Soeharto .  Presiden RI selama 4 tahun (1989-1993). Suatu masa jabatan Ajudan Presiden yang relatif lama. Setelah menjadi ajudan presiden, karier militer Wiranto semakin meningkat ketika dia dipromosikan menjadi Kasdam Jaya pada tahun 1993 dan setahun kemudian, tepatnya pada 1994, dia dipromosikan menjadi Pangdam Jaya. Jabatannya melejit lebih tinggi pada posisi strategis di organisasi TNI AD, setelah dia menduduki posisi sebagai Pangkostrad pada 1996. Sekalipun hanya menduduki jabatan Pangkostrad selama 15 bulan, namun memberinya pengalaman yang tergolong jarang dimiliki prajurit lain yakni tatkala dipercaya menjadi Direktur Latihan pada "Latihan Gabungan ABRI 1996", yang dinilai berhasil dengan baik, sehingga mengantarnya ke jabatan strategis sebagai Kepala Staff TNI Angkatan Darat (Kasad) pada 1997. selama 8 bulan.

Pada bulan Maret 1998, Presiden Soeharto kembali menunjuk Wiranto, kali ini untuk menjadi Pangab (sekarang disebut Panglima TNI). Kala itu terjadi pergantian pucuk kepemimpinan nasional dari Presiden Soeharto ke Presiden BJ Habibie. Posisi Wiranto ini tetap dipertahankan hingga era Presiden BJ Habibie. Pada 16 Pebruari 1998, Wiranto dilantik oleh Presiden RI menjadi Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) RI. Kemudian pada 16 Maret 1998, dia diangkat menjadi Menteri Pertahanan dan Keamanan/ Panglima Angkatan Bersenjata (Menhankam/Pangab) RI hingga 21 Mei 1998, dia dilantik kembali oleh Presiden RI menjadi Menhankam/ Pangab untuk kedua kalinya. Dengan adanya pemisahan Polri (Kepolisian Negara RI) dari organisasi ABRI pada 1 April 1999 dan sebutan ABRI pun berubah menjadi TNI, sejak itu jabatannya menjadi Menteri Pertahanan Keamanan/ Panglima Tentara Nasional Indonesia (Menhankam/Panglima TNI). Setelah SU MPR 1999, dalam Kabinet Presiden Abdurahman Wahid, Wiranto ditunjuk sebagai Menko Polkam. Jabatan ini diembannya hingga Mei 2000 pada saat dia menyatakan mundur dari jabatannya. Wiranto memilih pensiun dari dinas aktif (usia pensiun 55 tahun), sebagai konsekuensi dari kebijaksanaannya bahwa setiap prajurit yang bertugas di luar struktur TNI, harus memilih pensiun atau alih status, atau kehilangan jabatan dan kembali ke TNI.

Wiranto memiliki kegemaran di bidang olahraga seperti tenis dan bulutangkis. Dari kemampuan vokalnya, dia telah meluncurkan sebuah album yang dari hasilnya disumbangkan untuk membantu para pengungsi yang tersebar di beberapa daerah di Tanah Air. Sementara di bidang olahraga, dia pernah menjadi Ketua Umum Gabungan Bridge Seluruh Indonesia (GABSI) yang di antaranya menjadi Juara Dunia tahun 2000. Beberapa saat berselang dia juga sempat menjabat sebagai Ketua Umum Federasi Karatedo Indonesia (FORKI).

Setelah mengkahiri dinas aktifnya di lingkungan TNI, Wiranto tetap terus melanjutkan komitmennya dengan mendirikan lembaga kajian Ide Indonesia (Institute for Democrasy Of Indoneisa) yang diyakininya sebagai jalan kecil untuk ikut mendorong terciptanya kehidupan demokrasi Indonesia. Bersamaan dengan perkembangan politik di Indonesia, maka untuk tetap bisa mengabdi kepada masyarakat, Wiranto masuk pada Konvensi Partai Golkar memenangi konvensi Partai Golkar atas Ketua Umum Partai Golkar Ir. Akbar Tandjung, ia melaju sebagai kandidat presiden pada 2004. Pada tahun 2006, Wiranto mendirikan Partai hati Nurani Rakyat.  Wiranto pernah mencalonkan diri sebagai calon wakil presiden (cawapres) 2009 dimana Jusuf Kalla sebagai capres dari Partai Golkar

Contoh Kepemimpinan Wiranto;

Selain ikut aktif mengaktualisasikan langkah-langkah reformasi internal ABRI, Wiranto juga mendorong beberapa kebijakan cukup menyegarkan untuk merespons tuntutan reformasi di Tanah Air. Dia, misalnya, memprakarsai digelarnya Dialog Nasional, yang terlaksana pada 18 April 1998 di Arena Pekan Raya Jakarta. Saat menjabata Menhankam/Pangab, Wiranto mencabut penerapan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh, pada 8 Agustus 1998. Wiranto juga mendorong upaya perdamain atas konflik Maluku pada Maret 1999 dan mendamaikan kedua pihak yang sudah bertikai lebih dari 23 tahun di Timor-Timur pada April 1999.
Kepangkatan
•    Letnan Dua, 1968
•    Letnan Satu, 1971
•    Kapten, 1973
•    Mayor, 1979
•    Letnan Kolonel, 1982
•    Kolonel, 1989
•    Brigadir Jenderal, 1993
•    Mayor Jenderal, 1994
•    Letnan Jenderal, 1996
•    Jenderal, 1997
Tanda Jasa/ Penghargaan
•    Bintang Mahaputra Adipradana
•    Bintang Dharma
•    Bintang Yudha Dharma Putra
•    Bintang Kartika Eka Paksi Utama
•    Bintang Jalasena Utama
•    Bintang Swa Buana Paksa Utama
•    Bintang Bhayangkara Utama
•    Bintang Yudha Dharma Naraya
•    Bintang Kartika Eka Paksi Pratama
•    Bintang Veteran Timur Tengah
•    Bintang Kehormatan dari Spanyol
•    Bintang Kehormatan dari Australia
•    Bintang Kehormatan dari Belanda
•    Bintang Pingat Jasa Gemilang Singapura
•    Bintang Kehormatan Darjah Paduka Keberanian Laila Terbilang (DPKT) dari Brunai Darussalam
•    Bintang Darjah Panglima Mangku Negara (PMN) dari Pemerintah Malaysia
•    Bintang Kesetiaan XXIV Tahun
•    Bintang Penegak G-30-S/PKI
•    Bintang Seroja
•    Bintang Wirakarya
•    Bintang Dwija Sistha
•    Manggala/Wirakarya Kencana.

           

Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo

Letnan Jenderal (Purn) Prabowo Subianto Djojohadikusumo lahir di Jakarta, 17 Oktober 1951. Prabowo adalah keturunan dari Panglima Laskar Diponegoro untuk wilayah Gowong (Kedu), yang bernama Raden Tumenggung Kertanegara III. Prabowo juga terhitung sebagai salah seorang keturunan dari Adipati Mrapat, Bupati Kadipaten Banyumas Pertama. Prabowo adalah anak dari begawan ekonomi Indonesia, Soemitro Djojohadikusumo, dan cucu dari Raden Mas Margono Djojohadikusumo, anggota BPUPKI, pendiri Bank Negara Indonesia dan Ketua DPAS pertama.

Prabowo Subianto Djojohadikusumo mengawali karirnya sejak ia mendaftarkan diri di Akademi Militer  Magelang, 1974. Pada than 1975 Pada 1976, Prabowo dipercaya sebagai Komandan Pleton Para Komando Grup I Komando Pasukan Sandhi Yudha (Kopassandha) dan ditugaskan sebagai bagian dari operasi Tim Nanggala di Timor-Timur. Setahun kemudian menjadi Komandan Kompi Para Komando Grup I Kopassandha dengan pangkat Letnan Satu.

Karier militer prabowo terus melejit, ketika dipercaya sebagai Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teros (Gultor) Komando Pasukan Khusus TNI AD (Kopassus) pada 1983. Dan, setelah menyelesaikan pelatihan di "Special Forces Officer Course" Fort Benning, Amerika Serikat, Prabowo diberi tanggung jawab sebagai Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara (Linud) 328 Kostrad hingga 1987 dan diperpanjang sampai 1991. Kemudian menjadi Kepala Staf Brigade Infanteri Linud 17/Kujang/Kostrad, 1991 hingga 1993. Prabowo kembali ke Kopassus sebagai Komandan Grup 3 yaitu Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus di Batujajar, Jawa Barat, tahun 1993. Setahun kemudian sebagai Wakil Komandan Kopassus. Dan, tahun 1994, ia dipercaya menjadi orang nomor satu di korps baret merah pasukan elit TNI Angkatan Darat itu.

Tahun 1998, Prabowo ditarik kembali menjadi Panglima Kostrad dengan pangkat Letnan Jenderal, dalam usia relatif muda yakni 47 tahun. Di tahun inilah ia tersandung tragedi Mei yang membuatnya dipindahkan menjadi Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI (Sesko TNI). Dan atas pertimbangan Dewan Kehormatan Perwira (DKP), Prabowo diberhentikan dari dinas kemililiterannya. Prabowo Subianto dinilai memiliki gaya kepemimpinan tegas, jujur, tidak peragu, bersih dari korupsi, serta berpihak pada rakyat kecil.

Setelah berhenti berkarier dari Dunia Militer, Prabowo Subianto kemudian memulai peruntungannya menjadi seorang Pengusaha mengikuti jejak adiknya yaitu Hashim Djojohadikusumo. Karir Prabowo sebagai pengusaha dimulai dengan membeli Perusahaan Kertas yaitu Kiani Kertas, perusahaan pengelola pabrik kertas yang berlokasi di Mangkajang, Kalimantan Timur, yang sebelumnya Kiani Kertas dimiliki oleh Bob Hasan, pengusaha yang dekat dengan Presiden Suharto. Prabowo Subianto membeli Kiani Kertas menggunakan pinjaman senilai Rp. 1,8 triliun dari Bank Mandiri. Selain mengelola Kiani Kertas, yang namanya diganti oleh Prabowo menjadi Kertas Nusantara, kelompok perusahaan Nusantara Group yang dimiliki oleh Prabowo juga menguasai 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Usaha-usaha yang dimiliki oleh Prabowo bergerak di bidang perkebunan, tambang, kelapa sawit, dan batu bara.

Adapun Prestasi yang di raih Prabowo;

1976                Komandan Peleton Para Komando

            Group-1 Kopassandha

1977                Komandan Kompi Para Komando

                        Group-1 Kopassandha

1983-1985       Wakil Komandan Detasemen–81 Kopassus

1985-1987       Wakil Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad

1987-1991       Komandan Batalyon Infanteri Lintas Udara 328 Kostrad

1991-1993       Kepala Staf Brigade Infanteri Lintas Udara 17 Kostrad

1993-1994       Komandan Group-3/Pusat Pendidikan Pasukan Khusus

1994                Wakil Komandan Komando Pasukan Khusus

1995-1996       Komandan Komando Pasukan Khusus

1996-1998       Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus

1998                Panglima Komando Cadangan Strategi TNI Angkatan Darat

1998                Komandan Sekolah Staf Dan Komando ABRI 1998

Penghargaan;

·        Bintang Kartika Eka Paksi Nararya

·        Satyalancana Kesetiaan XVI

·        Satyalancana Seroja Ulangan–III

·        Satyalancana Raksaka Dharma

·        Satyalancana Dwija Sistha

·        The First Class The Padin Medal Ops Honor

·        Bintang Yudha Dharma Nararya

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.D., S.H., S.U.

Nama lengkap Mohammad Mahfud dilahirkan pada 13 Mei 1957 di Omben, Sampang Madura Mahfud MD Mahfud MD adalah anak keempat dari tujuh bersaudara terlahir dari pasangan Mahmodin dan Suti Khadidjah. Bapak Mahmodin adalah pegawai rendahan di kantor Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang . Masa kecil Mahfud hingga sekolah menengah atas banyak dilewatkan di Madura dan Jawa Timur. Hingga ketika kuliah dirinya memilih Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Masa sekolah Mahfud disibukkan dengan kegiatan belajar. Ketika pagi hingga sore, Mahfud harus belajar di madrasah untuk mempelajari ilmu umum dan agama. Ketika sore hingga subuh, Mahfud menghabiskan waktunya untuk meperdalam agama di surau atau masjid.

Mohammad Mahfud memulai karier sebagai dosen di almamaternya, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, pada tahun 1984 dengan status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Pada 1986-1988, Mahfud dipercaya memangku jabatan Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara FH UII, dan berlanjut dilantik menjadi Pembantu Dekan II Fakultas Hukum UII dari 1988 hingga 1990. Setamat kuliah Mahfud kemudian menjadi tenaga pengajar dan juga menjadi Guru Besar Hukum Tata Negara di almamaternya. Sembari itu Mahfud juga mengambil kuliah lagi S2 di Pascasarjana Universitas Gadjah Mada dan mengantongi gelar doktor dari sana pada tahun 1993, Mahfud juga berprofesi sebagai Hakim Konstitusi.

Mahfud MD  pernah tercatat  sebagai Direktur Karyasiswa UII dijalani dari 1991 sampai dengan 1993. Pada 1994, UII memilihnya sebagai Pembantu Rektor I untuk masa jabatan 1994-1998. Di tahun 1997-1999, Mahfud tercatat sebagai Anggota Panelis Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Mahfud sempat juga menjabat sebagai Direktur Pascasarjana UII pada 1998-2001.Dalam rentang waktu yang sama yakni 1998-1999 Mahfud juga menjabat sebagai Asesor pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
Mahfud tercatat sebagai dosen tetap Fakultas Hukum UII pertama yang meraih derajat Doktor pada tahun 1993. Dia meloncat mendahului bekas dosen dan senior-seniornya di UII, bahkan tidak sedikit dari bekas dosen dan senior-seniornya yang kemudian menjadi mahasiswa atau dibimbingnya dalam menempuh pendidikan pascasarjana.

Karier Mahfud kian cemerlang, tidak saja dalam lingkup akademik tetapi masuk ke jajaran birokrasi eksekutif di level pusat ketika di tahun 1999-2000 didaulat menjadi Pelaksana Tugas Staf Ahli Menteri Negara Urusan HAM (Eselon I B). Berikutnya pada tahun 2000 diangkat pada jabatan Eselon I A sebagai Deputi Menteri Negara Urusan HAM, yang membidangi produk legislasi urusan HAM.

Belum cukup sampai di situ, kariernya terus menanjak pada 2000-2001 saat mantan aktivis HMI ini dikukuhkan sebagai Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional di era pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Sebelumnya, Mahfud ditawari jabatan Jaksa Agung oleh Presiden Abdurrahman Wahid tetapi menolak karena merasa tidak memiliki kemampuan teknis.Selain menjadi Menteri Pertahanan, Mahfud sempat pula merangkap sebagai Menteri Kehakiman dan HAM setelah Yusril Ihza Mahendra diberhentikan sebagai Menteri Kehakiman dan HAM oleh Presiden Gus Dur pada 8 Februari 2001.

Mahfud MD terpilih menggantikan hakim Konstitusi Achmad Roestandi yang memasuki masa purna tugas. Selanjutnya, pada pemilihan Ketua Mahkamah Konstitusi, yang berlangsung terbuka di ruang sidang pleno Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa 19 Agustus 2008, Mahfud MD terpilih menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 menggantikan ketua sebelumnya, Jimly Asshiddiqie.

Sebelum menjabat sebagai Hakim/Ketua Konstitusi (2008-2013) Prof Mahfud MD pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan RI (2000-2001), Menteri Kehakiman dan HAM (2001), Wakil Ketua Umum Dewan Tanfidz DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) (2002-2005), Rektor Universitas Islam Kadiri (2003-2006), Anggota DPR-RI, duduk Komisi III (2004-2006), Anggota DPR-RI, duduk Komisi I (2006-2007), Anggota DPR-RI, duduk di Komisi III (2007-2008)

Mahfud MD belajar menjadi seorang pemimpin yang tampil beda dengan arus umum pemimpin-pemimpin masa kini. Beliau di kenal tegas dan berani dengan gayanya yang elegan. Dalam Sidang Mahkamah Konstitusi selalu di bawanya dengan santai tanpa menghilangkan subtansi. Gaya bicaranya pun suka ceplas-ceplos tetapi tertata. Ia pun jarang berkomentar tehadap suatu hal yang tidak di ketahui dan bukan menjadi wilayah yang di kuasainya.

Conntoh Kepemimpian Mhfd MD;

Kasus dugaan suap yang dialami lembaga yang dipimpinnya (KPK) adalah salah satu contoh keberanian seorang Pemimpin seperti Mahfud MD.Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD  melapor ke KPK terkait temuan dugaan suap dari tim investigasi internal MK  yang diketuai Refly Harun. Gaya kepemimpinan Mahfud MD terbilang langka, terutama dalam hal sikap antisipatif, reaksi cepat yang ditunjukkan ketika mencuat kasus yang dapat merusak citra lembaganya. . Mahfud MD dengan penuh percaya diri justru mengambil inisiatif untuk membongkar, menemukan atau membuktikan kebenaran sinyalemen ada suap di MK. Tindakan Mahfud MD itu sudah jelas mengangkat figurnya sebagai tokoh yang tidak sekadar bicara, namun bersikap cepat, tegas dan lugas menghadapi tudingan terhadap MK. Kualitas Mahfud yang bersih dari korupsi serta profesionalismenya dalam menjalankan amanat membuat masyarakat menjadi segan dan hormat pada Mahfud. Mahfud membuat Tim Investigasi dalam upaya membuktikan kebenaran kasus tersebut yang di pimpin Refly beserta anggota.Ternyata 3 kasus suap yang dibeberkan Refly Harun belum terbukt

Ir. H. Joko Widodo

Joko Widodo atau Jokowi  lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 21 Juni 1961. Joko Widodo lahir dari pasangan Noto Mihardjo dan Sujiatmi Notomiharjo . Jokowi adalah anak seorang tukang kayu dan  pernah tergusur sebanyak tiga kali,  Rumah petak sekaligus tempat usaha kayu ayahnya di daerah Cinderejo Lor, digusur dan dijadikan pusat jasa travel. Dengan kesulitan hidup yang dialami, ia terpaksa berdagang, mengojek payung, dan jadi kuli panggul untuk mencari sendiri keperluan sekolah dan uang jajan. Saat anak-anak lain ke sekolah dengan sepeda, ia memilih untuk tetap berjalan kaki. Mewarisi keahlian bertukang kayu dari ayahnya, ia mulai pekerjaan menggergaji di umur 12 tahun. Jokowi kecil adalah sosok pendiam, namun pandai bergaul. Banyak yang mengenal Jokowi sebagai orang yang selalu mengalah, untuk menghindari pertengkaran. Sikap tersebut diwarisi Jokowi dari kedua orangtuanya yang selalu mengajarkan makna ikhlas dan bertanggung jawab.

Setelah Beliau lulus dari SMA, Dengan performa akademis yang dimiliki, ia diterima di Jurusan Kehutanan, Fakultas Kehutanan Universitas Gajah Mada. Kesempatan ini dimanfaatkannya untuk belajar struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya.  Setelah lulus kuliah tahun 1985, dirinya merantau ke Aceh dan bekerja di salah satu BUMN. Kemudian ia kembali ke Solo dan bekerja di Perusahaan yang bergerak di bidang perkayuan, CV. Roda Jati. Setelah merasa cukup, pada tahun 1998, dirinya berhenti bekerja di CV tersebut dan memulai berbisnis sendiri bermodal dari pengalaman yang pernah ia miliki. Dengan kerja keras, ketekunan dan keuletan, akhirnya Jokowi berhasil mengembangkan bisnisnya dan menjadi seorang eksportir mebel. Dengan kejujuran dan kerja kerasnya, ia mendapat kepercayaan dan bisa berkeliling Eropa yang membuka matanya dengan Pengaturan kota yang baik di Eropa menjadi inspirasinya untuk diterapkan di Solo dan menginspirasinya untuk memasuki dunia politik

Pada tahun 2005, Pak Jokowi memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Walikota Solo dengan partai politik PDI Perjuangan sebagai kendaraan politiknya, meski banyak yang meragukan kemampuan Jokowi namun dari sana awal karier politik  Joko Widodo  dimulai dengan menjadi Wali Kota Surakarta pada tahun  2005-2010 dengan kemampuan Jokowi yang dianggap berhasil mengubah wajah kota Surakarta menjadi kota pariwisata, budaya, dan batik.Di bawah kepemimpinannya, bus Batik Solo Trans diperkenalkan,  berbagai kawasan seperti Jalan Slamet Riyadi dan Ngarsopuro diremajakan, dan Solo menjadi tuan rumah berbagai acara internasional. Selain itu, Jokowi juga dikenal akan pendekatannya dalam merelokasi pedagang kaki lima yang "memanusiakan manusia".

 Ada satu fakta yang sangat mengejutkan, Jokowi belum pernah mengambil gajinya selama menjabat sebagai seorang Walikota dan Mobil yang ia pakai sebagai mobil dinas saat ini hanyalah "warisan" mobil dinas pendahulunya yaitu Bapak Slamet Suryanto. Berkat pencapaiannya, pada tahun 2010 ia terpilih lagi dengan suara melebihi 90% dan 2010-2012.

Pada tahun 2012, ia dicalonkan oleh PDI-P sebagai calon Gubernur DKI Jakarta  bersama dengan Basuki Tjahaja Purnama sebagai wakilnya. Hasil dari kepemimpinannya sebagai Gubernur DKI Jakarta, Jokowi berhasil mengambil hati masyarakat. Bahkan ada beberapa kelompok masyarakat yang menamai diri mereka "Relawan Jokowi" untuk mendukung Jokowi Semenjak terpilih sebagai gubernur, popularitasnya melambung tinggi dan ia terus menjadi sorotan media. Jokowi dikenal akan gaya kepemimpinannya yang pragmatis dan membumi. Ia seringkali melakukan "blusukan" atau turun langsung ke lapangan untuk melihat langsung permasalahan yang ada dan mencari solusi yang tepat. "Blusukan" juga dilakukan untuk menemui langsung warga dan mendengar keluh kesah mereka. Gaya yang unik ini dijuluki The New York Times sebagai "demokrasi jalanan". Selain "blusukan", kepemimpinan Jokowi juga dikenal akan transparansinya. Jokowi juga dianggap unik dari pemimpin lainnya karena tidak sungkan untuk bertanya langsung kepada warga dan mendekati mereka bila akan melancarkan suatu program

Adapun penghargaan yang di dapati oleh jokowi;

No	Penghargaan dari	Kategori / Nama Penghargaan
1	Presiden Republik Indonesia	Bintang Jasa Utama
2	Presiden Republik Indonesia	Piala Citra Bhakti Abdi Negara 2008, 2009 dan 2010
3	Dompet Dhuafa	Agent of change Kemandirian
4	RMOL	Democracy Award: Manusia Bintang
5	Men's Obsession	Decade Award: Rising Leader
6	Kemkominfo	e-government
7	Kemenpera	Adiupaya Puritama
8	Delgosea	Best City Award
9	Bank Indonesia	Pengendali inflasi
10	Kementrian PU	Tata ruang terbaik kedua se-Indonesia
11	Fortune	Top 50 Leaders
12	Kemennaker	Penghargaan Indeks Pembangunan Ketenagakerjaan (IPK)
13	Meutia Hatta	Bung Hatta Anti Corruption Award
14	Komisi Pemberantasan Korupsi	Anti Gratifikasi
15	UNICEF	Program Perlindungan Anak
16	The City Mayors Foundation	Walikota No 3 Terbaik Dunia
17	Majalah Marketing dan Frontier Consulting Group	Social Media Award
18	Tempo	10 Tokoh Pilihan 2008
18	Lembaga Pemilih Indonesia	Tokoh Pluralis 2013
19	Anugerah Seputar Indonesia	Tokoh Seputar Indonesia 2013
20	Soegeng Soerjadi	Good Governance Award